product-image-0
product-image-1
product-image-2

Masterclass Pajak Penghasilan: PPh Badan & PPh 21

Apa yang akan kamu dapatkan?

63 Video   
61 Files   

Lihat Detail

Deskripsi

Promo Paket Kelas Corporate Tax I (PPh Badan & PPh 21)

Tingkatkan kompetensi perpajakan perusahaan Anda dengan panduan komprehensif yang dirancang disusun mulai dari dasar/konsep, perhitungan hingga pelaporan SPT, sehingga mudah diikuti oleh siapa saja, baik mahasiswa, pegawai, maupun pemilik bisnis yang ingin menjalankan kewajiban perpajakan nya. Paket ini menawarkan pendalaman materi mengenai PPh Badan dilengkapi dengan materi PPh 21 agar Anda menguasai perpajakan perusahaan dari sisi korporasi maupun karyawan.

Mengapa Kelas Ini Wajib Anda Ikuti?

  • Penguasaan PPh Badan: Dapatkan akses ke 35 Video & 37 File PDF yang mengupas tuntas kewajiban pajak perusahaan. Mulai dari konsep sampai dengan pelaporan di era Coretax.
  • Manajemen PPh 21 Karyawan: Lengkapi keahlian Anda dengan 28 Video & 24 File PDF materi PPh 21. Modul ini memastikan Anda paham aturan terbaru, mulai dari penggunaan tarif TER (Tarif Efektif Rata-Rata) , perhitungan untuk pegawai tetap dan tidak tetap , hingga tutorial penggunaan aplikasi Coretax untuk PPh 21.

Benefit Eksklusif:

  • Akses Seumur Hidup: Belajar fleksibel via Mobile/Laptop tanpa batas waktu.
  • E-Certificate: Dapatkan sertifikat peserta sebagai bukti kepesertaan.
  • Investasi Hemat: Dapatkan materi super lengkap 63 video (+/- 6 Jam) dan 61 File PDF pendukung hanya dengan Rp 99.000 (Hemat Rp 250.000).
  • Total 63 Video E-Learning & 61 File PDF Pendukung Belajar
  • Cukup 1x bayar, tanpa tambahan biaya lain.
  • Bonus: Dokumen Panduan Lengkap Pengisian SPT (Umum & UMKM)
  • Bonus: Kompilasi Dasar Hukum (UU HPP, PP 58, PMK 66 & 168, Aturan Coretax)

Apa yang akan Anda pelajari?

KELAS PPh Badan (35 Video & 37 File PDF)

Selami kewajiban perpajakan perusahaan Anda di kelas PPh Badan:

Modul 1: Pengantar & Konsep Terkait PPh Badan

  1. Pengantar PPh Badan
  2. Konsep 'Badan' Sebagai Subjek Pajak di Indonesia
  3. Siapa Saja yang Tidak Wajib Bayar PPh Badan?
  4. Memahami Ekualisasi Pajak
  5. Rekonsiliasi Fiskal: Mengapa Laba Menurut Akuntansi dan Pajak Bisa Berbeda?

Modul 2: Pembahasan tentang Penghasilan di PPh Badan

  1. Memahami Penghasilan Kena Pajak untuk Badan
  2. PPh Final untuk Wajib Pajak Badan
  3. Bukan Objek Pajak Badan
  4. Tiga Jenis Penghasilan Kena Pajak Bagi BUT

Modul 3: Pembahasan tentang Biaya-Biaya di PPh Badan

  1. Penyusutan Fiskal
  2. Pembebanan Bunga Pinjaman
  3. Perlakuan atas Joint Cost (Biaya Bersama)
  4. Apakah ‘Biaya Pajak’ bisa dibebankan?
  5. Perlakuan Pajak Atas Selisih Kurs
  6. Beda Perlakuan Piutang Tak Tertagih dalam Akuntansi dan Pajak
  7. Biaya Promosi yang diperbolehkan
  8. Perlakuan atas Biaya Natura
  9. Konsep Debt to Equity Ratio dalam Pembebanan Biaya Pinjaman
  10. Amortisasi Fiskal
  11. Biaya Sumbangan Sosial yang Diperbolehkan
  12. Aturan mengenai Zakat & Sumbangan Keagamaan
  13. Aturan Mengenai Biaya Entertainment
  14. Perlakuan atas Pinjaman dari Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa

Modul 4: Penghitungan PPh Badan

  1. Berbagai Skema Tarif PPh Badan
  2. Insentif Pajak untuk Perusahaan Tbk
  3. PPh Final 0.5% (Pajak UMKM)
  4. Kredit Pajak Dalam Negeri di PPh Badan
  5. Kredit Pajak Luar Negeri (PPh Pasal 24)
  6. Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal
  7. Ragam Tax Holiday di Indonesia
  8. Perhitungan Angsuran PPh Badan (PPh Pasal 25)

Modul 5: Pelaporan & SPT PPh Badan

  1. Mengenal SPT PPh Badan
  2. Induk dan Lampiran SPT PPh Badan
  3. Perpanjangan SPT PPh Badan di era Coretax
  4. Lampiran Khusus Lain nya
  5. Dokumen Panduan: Pengisian SPT PPh Badan (General)
  6. Dokumen Panduan: Pengisian SPT PPh Badan (UMKM)

KELAS PPh 21 (28 Video & 24 File PDF)

Pahami pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Karyawan Anda di kelas PPh 21 Masterclass:

Modul 1: Fondasi & Update Terbaru PPh 21

  1. Apa saja yang berubah di PPh 21 saat ini?
  2. Konsep Pemotongan PPh Pasal 21
  3. Pihak yang Menjadi Pemotong PPh 21
  4. Pihak yang Dipotong PPh Pasal 21
  5. Mengenal Subjek Pajak Dalam Negeri
  6. Objek PPh Pasal 21
  7. Bukan Objek Pajak PPh 21
  8. Kapan PPh 21 Terutang?

Modul 2: Komponen Perhitungan PPh 21

  1. Cara menghitung Penghasilan Bruto, Biaya Jabatan, & Pensiun.
  2. Perlakuan PPh 21 atas BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan.
  3. Memahami PTKP dan Tiga Skema Tarif PPh 21 (Pasal 17 vs TER vs Final).
  4. Tabel TER (Tarif Efektif Rata-Rata) Bulanan dan Harian

Modul 3: Studi Kasus & Perhitungan Berbagai Skema

Tidak hanya teori, kita praktekkan hitungan untuk berbagai skenario nyata:

  1. Pegawai Tetap (Masuk Pertengahan Tahun, Resign, Pindah Tempat Kerja).
  2. Skema Khusus: Gaji Valas, Metode Gross Up & Tunjangan Pajak, Natura.
  3. Penerima Pensiun Berkala & Penerima Penghasilan Tidak Teratur - Dewan Komisaris/Pengawas.
  4. Pegawai Tidak Tetap (Harian, Borongan, Satuan).
  5. Bukan Pegawai & Tenaga Ahli (Dokter, Pengacara, Notaris).
  6. PPh 26 (Ekspatriat/WNA).

Modul 4: Tutorial Coretax

  1. Kewajiban administratif perpajakan.
  2. Tutorial PPh 21 di Sistem Coretax.

Mulai perjalanan Anda menjadi ahli perpajakan perusahaan hari ini!

[Daftar Kelas Sekarang] - Promo Terbatas!

Informasi Tambahan:

Teaser Video PPh Badan:

Teaser Video PPh 21:

Teaser Video Tutorial Coretax PPh 21:

Contoh Sertifikat

[Daftar Kelas Sekarang] Promo Terbatas! 

Konten

Kelas PPh Badan

0. Pengantar PPh Badan
0. Pengantar PPh Badan
1. Konsep 'Badan' Sebagai Subjek Pajak di Indonesia
1. Konsep 'Badan' Sebagai Subjek Pajak di Indonesia
2. Siapa Saja yang Tidak Wajib Bayar PPh Badan?
2. Siapa Saja yang Tidak Wajib Bayar PPh Badan?
3. Memahami Ekualisasi Pajak
3. Memahami Ekualisasi Pajak
4. Rekonsiliasi Fiskal: Mengapa Laba Menurut Akuntansi dan Pajak Bisa Berbeda?
4. Rekonsiliasi Fiskal: Mengapa Laba Menurut Akuntansi dan Pajak Bisa Berbeda?
5. Memahami Penghasilan Kena Pajak untuk Badan
5. Memahami Penghasilan Kena Pajak untuk Badan
6. PPh Final untuk Wajib Pajak Badan
6. PPh Final untuk Wajib Pajak Badan
7. Bukan Objek Pajak Bagi Badan
7. Bukan Objek Pajak Badan
8. Tiga Jenis Penghasilan Kena Pajak Bagi BUT
8. Tiga Jenis Penghasilan Kena Pajak Bagi BUT
9. Penyusutan Fiskal
9. Penyusutan Fiskal
10. Pembebanan Bunga Pinjaman
10. Pembebanan Bunga Pinjaman
11. Perlakuan atas Joint Cost (Biaya Bersama)
11. Perlakuan atas Joint Cost (Biaya Bersama)
12. Apakah Biaya Pajak bisa dibebankan?
12. Apakah Biaya Pajak bisa dibebankan?
13. Perlakuan Pajak Atas Selisih Kurs
13. Perlakuan Pajak Atas Selisih Kurs
14. Beda Perlakuan Piutang Tak Tertagih dalam Akuntansi dan Pajak
14. Beda Perlakuan Piutang Tak Tertagih dalam Akuntansi dan Pajak
15. Biaya Promosi yang diperbolehkan
15. Biaya Promosi yang Diperbolehkan
16. Perlakuan atas Biaya Natura
16. Perlakuan atas Biaya Natura
17. Konsep Debt to Equity Ratio dalam Pembebanan Biaya Pinjaman
17. Konsep Debt to Equity Ratio dalam Pembebanan Biaya Pinjaman
18. Amortisasi Fiskal
18. Amortisasi Fiskal
19. Biaya Sumbangan yang diperbolehkan
19. Biaya Sumbangan Sosial yang Diperbolehkan
20. Aturan mengenai Zakat & Sumbangan Keagamaan
20. Aturan mengenai Zakat & Sumbangan Keagamaan
21. Aturan Mengenai Biaya Entertainment
21. Aturan Mengenai Biaya Entertainment
22. Perlakuan atas Pinjaman dari Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa
22. Perlakuan atas Pinjaman dari Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa
23. Berbagai Skema Tarif PPh Badan
23. Berbagai Skema Tarif PPh Badan
24. Insentif Pajak untuk Perusahaan Tbk
24. Insentif Pajak untuk Perusahaan Tbk
25. PPh Final 0.5% (Pajak UMKM)
25. PPh Final 0.5% (Pajak UMKM)
26. Kredit Pajak Dalam Negeri di PPh Badan
26. Kredit Pajak Dalam Negeri di PPh Badan
27. Kredit Pajak Luar Negeri (PPh Pasal 24)
27. Kredit Pajak Luar Negeri (PPh Pasal 24)
28. Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal
28. Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal
29. Ragam Tax Holiday di Indonesia
29. Ragam Tax Holiday di Indonesia
30. Perhitungan Angsuran PPh Badan (PPh Pasal 25)
30. Perhitungan Angsuran PPh Badan (PPh Pasal 25)
31. Mengenal SPT PPh Badan
31. Mengenal SPT PPh Badan
32. Induk dan Lampiran SPT PPh Badan
32. Induk dan Lampiran SPT PPh Badan
33. Perpanjangan SPT PPh Badan di era Coretax
33. Perpanjangan SPT PPh Badan di era Coretax
34. Lampiran Khusus Lain nya
34. Lampiran Khusus Lain nya

Bonus Panduan SPT & Quiz (Sertifikat)

35. Dokumen Panduan Pengisian SPT PPh Badan (Umum)
36. Dokumen Panduan Pengisian SPT PPh Badan (UMKM)

Kelas PPh 21

Pengantar PPh 21 - Apa saja yang berubah dari PPh 21 saat ini?
1.1 Konsep Pemotongan PPh Pasal 21
1.2 Pihak yang Menjadi Pemotong PPh 21
1.3 Pihak yang Dipotong PPh Pasal 21
1.4 Mengenal Subjek Pajak Dalam Negeri
1.5 Objek PPh Pasal 21
1.6 Bukan Objek Pajak PPh 21
1.7 Kapan PPh 21 Terutang?
2.1 Penghasilan Bruto di PPh 21
2.2 Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun di PPh 21
2.3 BPJS Kesehatan
2.4 BPJS Ketenagakerjaan
2.5 Memahami PTKP di PPh 21
2.6 Tiga Skema Tarif PPh 21
2.7 Tabel TER
3.1 Pegawai Tetap
Materi - 3.1 Pegawai Tetap
3.2 Pegawai Tetap Masuk di Pertengahan Tahun
Materi - 3.2 Pegawai Tetap Masuk di Pertengahan Tahun
3.3 Pegawai Tetap Resign:
Materi - 3.3 Pegawai Tetap Resign
3.4 Pegawai Tetap Pindah Tempat Kerja
Materi - 3.4 Pegawai Tetap Pindah Tempat Kerja
3.5 Pegawai Tetap Skenario Khusus - Dibayar dengan Valuta Asing, Gross Up & Tunjangan Pajak, Mendapatkan Natura/Fasilitas
Materi - 3.5 Pegawai Tetap Skenario Khusus - Dibayar dengan Valuta Asing, Gross Up & Tunjangan Pajak, Mendapatkan Natura/Fasilitas
3.6 Penerima Pensiun Berkala
Materi - 3.6 Penerima Pensiun Berkala
3.7 Penghasilan Tidak Teratur - Honorarium Dewan Komisaris/Pengawas
Materi - 3.7 Penghasilan Tidak Teratur - Honorarium Dewan Komisaris/Pengawas
3.8 Pegawai Tidak Tetap - Harian, Borongan & Satuan Pekerjaan
Materi - 3.8 Pegawai Tidak Tetap - Harian, Borongan & Satuan Pekerjaan
3.9 Pegawai Tidak Tetap dengan Penghasilan Bulanan
Materi - 3.9 Pegawai Tidak Tetap dengan Penghasilan Bulanan
3.10 Bukan Pegawai & Tenaga Ahli (Dokter, Pengacara, dll)
Materi - 3.10 Bukan Pegawai & Tenaga Ahli (Dokter, Pengacara, dll)
3.11 PPh 21 Lainnya - Peserta Kegiatan, Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai Aktif, Mantan Pegawai
Materi - 3.11 PPh 21 Lainnya - Peserta Kegiatan, Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai Aktif, Mantan Pegawai
3.12 PPh 26 - Wajib Pajak Luar Negeri (Ekspatriat)
3.12 PPh 26 - Wajib Pajak Luar Negeri (Ekspatriat)
4.1 Kewajiban Administratif
4.2 Simulasi Coretax: Pelaporan PPh 21
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribad
Lampiran PP 58 Tahun 2023
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi
Lampiran PMK 168 Tahun 2023
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh Dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan
Lampiran PMK 66 Tahun 2023
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 tentang Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax System)
Lampiran PJ 11 2025
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2024 tentang Penggunaan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak dengan Format 16 (Enam Belas) Digit, dan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha dalam Layanan Administrasi Perpajakan.
Lampiran PJ 6 Tahun 2024

Lihat Detail

Loading...