Hukum Pajak - Pemeriksaan, Sengketa dan Litigasi Pajak

Apa yang akan kamu dapatkan?

1 Bacaan   
63 Video   
1 Embed Iframe   
68 Files   
1 Audio   

Lihat Detail

Deskripsi

Kelas Hukum Pajak: Pemeriksaan, Sengketa, & Litigasi
(Strategi Menghadapi SP2DK, SKP, hingga Pengadilan Pajak & Coretax)

Tingkatkan kompetensi Anda di bidang perpajakan melalui Paket Kelas Hukum Pajak yang komprehensif ini. Program ini dirancang khusus bagi Anda yang ingin menguasai prosedur formal pemeriksaan pajak sekaligus merancang strategi penyelesaian sengketa secara taktis dan presisi. Paket eksklusif ini mencakup 2 kelas utama:

  • Kelas Pemeriksaan Pajak
  • Kelas Penyelesaian Sengketa dan Litigasi Pajak (Keberatan, Banding, Gugatan & Peninjauan Kembali)

Melalui kelas ini, Anda akan mempelajari taktik litigasi yang teruji serta upaya administratif krusial dalam menyelesaikan perkara perpajakan. Dapatkan seluruh pengetahuan praktis ini dengan nilai investasi yang sangat terjangkau.

Fasilitas & Benefit Eksklusif:

  • ✅ Sudah dapat 2 Kelas yang saling melengkapi
  • ✅ Dapat e-Sertifikat
  • ✅ Akses Seumur Hidup (Lifetime Access): Cukup 1x pembayaran di awal. Nikmati akses ke seluruh materi tanpa batas waktu dan tanpa biaya berlangganan tambahan.
  • ✅ Materi Komprehensif: Dapatkan 61 video pembelajaran intensif (± 6 Jam) serta 61 modul PDF pendukung untuk memastikan Anda menguasai manajemen pemeriksaan, sengketa, dan litigasi perpajakan secara mendalam.
  • ✅ Format dokumen/surat (PDF)
  • ✅ Belajar Fleksibel: Akses seluruh materi kapan saja dan di mana saja, langsung melalui HP atau Laptop Anda.

PENAWARAN SPESIAL HARI INI

Seluruh benefit eksklusif di atas bisa Anda dapatkan dengan investasi yang sangat hemat:

Harga Normal: ~~Rp 349.000~~

Harga Diskon: ~~Rp 199.000~~

Promo Hari Ini: HANYA Rp 99.000!

Bergabunglah dengan ribuan peserta lainnya yang telah selangkah lebih maju dalam meningkatkan keahlian dan karir perpajakan mereka.

Apa yang akan Anda pelajari?

Kelas 1: Pemeriksaan Pajak (34 Modul)

Bagian 1: Fondasi & Pemicu Pemeriksaan

Modul ini menjawab: "Apa itu pemeriksaan dan kenapa saya diperiksa?"

  • 1. Pemeriksaan Pajak di Indonesia
  • 2. Pemeriksaan Pajak Berbasis Risiko
  • 3. Merespon SP2DK

Bagian 2: Hak, Kewajiban & Wewenang

Modul ini menjawab: "Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan?"

  • 4. Wewenang & Kewajiban Pemeriksa Pajak – Batasan tim auditor.
  • 5. Hak & Kewajiban Wajib Pajak – Perlindungan hukum bagi WP.
  • 6. Standar Pemeriksaan Pajak – Acuan normatif agar pemeriksaan valid.

Bagian 3: Proses Pelaksanaan

Modul ini menjawab: "Apa yang terjadi saat pemeriksaan berlangsung?"

  • 7. Tahap Awal Pemeriksaan Pajak – SP2 dan Surat Pemberitahuan.
  • 8. Permintaan Dokumen – Prosedur peminjaman.
  • 9. Memahami Penyegelan Pajak – Konsekuensi jika dokumen tidak ada/disembunyikan.
  • 10. Konsekuensi Menolak Pemeriksaan Pajak – Risiko hukum dan perhitungan jabatan.
  • 11. Pemeriksaan Pajak Ditangguhkan – Kondisi khusus penundaan (misal: ada indikasi pidana).

Bagian 4: Pembahasan & Hasil

Modul ini menjawab: "Bagaimana cara menanggapi temuan?"

  • 12. SPHP (Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan) – Dokumen vital berisi koreksi pemeriksa.
  • 13. Pembahasan Temuan Sementara – Tanggapan tertulis atas SPHP.
  • 14. Prosedur Quality Assurance (QA)
  • 15. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Pajak (Closing Conference)
  • 16. Dua Jenis Laporan Hasil Pemeriksaan – LHP & LHP Sumir.
  • 17. Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Bagian 5: Pasca Pemeriksaan (Post-Audit)

Modul ini menjawab: "Apa yang dilakukan jika saya tidak setuju dengan SKP?"

  • 18. Pembatalan SKP & Prosedurnya .
  • 19. Merespon SKP – Lima Opsi Respons Terhadap Surat Ketetapan Pajak.

Bagian 6: Teknik Pengujian Dasar

Teknik yang dipakai di dalam pemeriksaan pajak.

  • 20. Teknik Wawancara & Uji Petik (Sampling) .
  • 21. Teknik Pemeriksaan Pajak Lainnya
  • 22. Ekualisasi Pajak .
  • 23. Uji Keterkaitan Pajak.
  • 24. Pendekatan Rasio & Volume – Benchmarking dengan industri sejenis.

Bagian 7: Metode Tidak Langsung (Indirect Methods)

Digunakan saat metode langsung tidak memungkinkan.

  • 25. Analisis Arus Kas & Bank – Melacak uang masuk yang tidak dilaporkan sebagai omzet.
  • 26. Metode Kekayaan Bersih – Menghitung pajak dari kenaikan harta.
  • 27. Pendekatan Biaya Hidup – Menghitung pajak dari gaya hidup.

Bagian 8: Strategi & Pemeriksaan Spesifik

Menangani situasi teknis tertentu.

  • 28. Pemeriksaan Atas Data Konkret – Pemeriksaan cepat berdasarkan data pasti.
  • 29. Mengungkap Kesalahan SPT – Strategi menghindari sanksi lebih berat saat diperiksa.

Bagian 9: Kasus Administratif Khusus

Kasus yang berkaitan dengan status subjek pajak.

  • 30. NPWP & PKP Jabatan (Ex-Officio) – Ditetapkan pajak secara jabatan.
  • 31. Hapus NPWP & Pencabutan PKP – Pemeriksaan dalam rangka pembubaran usaha/tutup NPWP.
  • 32. Pemeriksaan Ulang Pajak – Syarat mutlak adanya "Novum" (Bukti Baru).

Bagian 10: Topik Lanjutan & Internasional (Advanced)

Topik pajak internasional

  • 33. MAP (Mutual Agreement Procedure) – Sengketa pajak berganda internasional.
  • 34. APA (Advance Pricing Agreement) & Proses Pemeriksaan – Kesepakatan harga transfer pricing.

Kelas 2: Sengketa & Litigasi Pajak (27 Modul)

  • Bagian 1: Pengantar Sengketa Pajak
    • 1: Hak dan Kewajiban dalam Sengketa Pajak
    • 2: Analisis Risiko dan Sanksi Perpajakan
    • 3: Upaya Non-Litigasi (Pasal 36 UU KUP)
    • 4: Opsi Penyelesaian Sengketa Pajak Analisis Untung-Rugi (Pros & Cons)
    • 5: Kedudukan Wakil dan Kuasa dalam Administrasi dan Sengketa Pajak
    • 6: Tata Cara Pengajuan Surat Keterangan Sengketa Pajak (SKSP)
  • Bagian 2: Keberatan
    • 7: Ruang Lingkup Keberatan Pajak di Indonesia
    • 8: Panduan Pengajuan Keberatan Pajak Melalui Portal Core tax DJP
    • 9: Prosedur Penyelesaian Keberatan Pajak Berdasarkan PMK 118/2024
    • 10: Strategi dan Upaya Alternatif Non-Litigasi atas Surat Ketetapan Pajak (SKP)
    • 11: Hasil Keputusan Keberatan dan Risiko Sanksi Administratif

  • Bagian 3: Banding
    • 12: Memahami Ruang Lingkup Banding Pajak
    • 13: Prosedur Pengajuan dan Pencabutan Banding Pajak
    • 14: Pemeriksaan Acara Cepat dalam Banding Pajak
    • 15: Prosedur Pemeriksaan Acara Biasa dalam Banding Pajak
    • 16: Prosedur Penyelesaian dan Pelaksanaan Putusan Banding Pajak
    • 17: Tata Cara Pengajuan Banding melalui Sistem e-Tax Court
    • 18: Go or No-Go: Kapan Wajib Pajak Sebaiknya Mundur dari Banding?
  • Bagian 4: Gugatan
    • 19: Ruang Lingkup Gugatan dalam Sengketa Pajak
    • 20: Tata Cara Pengajuan dan Pencabutan Gugatan Pajak
    • 21: Pemeriksaan Acara Cepat dalam Gugatan Pajak
    • 22: Prosedur Pemeriksaan Acara Biasa dalam Gugatan Pajak
    • 23: Tata Cara Penyelesaian Gugatan Pajak di Indonesia
  • Bagian 5: Peninjauan Kembali (PK)
    • 24: Konsep Dasar dan Persyaratan Formal Peninjauan Kembali (PK)
    • 25: Pendaftaran dan Persiapan Dokumen (Transisi e-Litigasi)
    • 26: Proses Administrasi dan Distribusi Berkas (Internal Pengadilan)
    • 27: Pemeriksaan, Putusan, dan Pelaksanaan Eksekusi 

[Daftar Kelas Sekarang] - Promo Terbatas! 

Informasi Tambahan:

Teaser Video Pemeriksaan Pajak

Teaser Video Sengketa & Litigasi Pajak 

Contoh Sertifikat:

[Daftar Kelas Sekarang] Promo Terbatas! 

Konten

Kelas 1A: Fondasi & Pemicu Pemeriksaan

1. Pemeriksaan Pajak di Indonesia
1. Pemeriksaan Pajak di Indonesia
2. Pemeriksaan Pajak Berbasis Risiko
2. Pemeriksaan Pajak Berbasis Risiko
3. Merespon SP2DK
3. Merespon SP2DK

Kelas 1B: Hak, Kewajiban & Wewenang

4. Wewenang & Kewajiban Pemeriksa Pajak
4. Wewenang & Kewajiban Pemeriksa Pajak
5. Hak & Kewajiban Wajib Pajak dalam Pemeriksaan
5. Hak & Kewajiban Wajib Pajak dalam Pemeriksaan
6. Standard Pemeriksaan Pajak
6. Standard Pemeriksaan Pajak

Kelas 1C: Proses Pelaksanaan

7. Tahap Awal Pemeriksaan Pajak
7. Tahap Awal Pemeriksaan Pajak
8. Permintaan Peminjaman Dokumen
8. Permintaan Peminjaman Dokumen
9. Memahami Penyegelan Pajak
9. Memahami Penyegelan Pajak
10. Konsekuensi Menolak Pemeriksaan Pajak
10. Konsekuensi Menolak Pemeriksaan Pajak
11. Pemeriksaan Pajak di Tangguhkan
11. Pemeriksaan Pajak di Tangguhkan

Kelas 1D: Pembahasan & Hasil

12. SPHP
12. SPHP
13. Pembahasan Temuan Smenentara
13. Pembahasan Temuan Sementara
14. Prosedur Quality Assurance
14. Prosedur Quality Assurance
15. Pembahasan Akhir (Closing Conference)
15. Pembahasan Akhir (Closing Conference)
16. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) & LHP Sumir
16. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) & LHP Sumir
17. Surat Ketetapan Pajak
17. Surat Ketetapan Pajak

Kelas 1E: Pasca Pemeriksaan

18. Prosedur Pembatalan SKP
18. Prosedur Pembatalan SKP
19. Cara Merespon SKP
19. Cara Merespon SKP

Kelas 1F: Teknik Pengujian Dasar

20. Teknik Wawancara & Uji Petik (Sampling)
20. Teknik Wawancara & Uji Petik (Sampling)
21. Teknik Pemeriksaan Pajak Lainnya
21. Teknik Pemeriksaan Pajak Lainnya
22. Ekualisasi Pajak
22. Ekualisasi Pajak
23. Uji Keterkaitan Pajak
23. Uji Keterkaitan Pajak
24. Pendekatan Rasio & Volume
24. Pendekatan Rasio & Volume

Kelas 1G: Metode Tidak Langsung

25. Analisis Arus Kas & Bank
25. Analisis Arus Kas & Bank
26. Metode Kekayaan Bersih
26. Metode Kekayaan Bersih
27. Pendekatan Biaya Hidup
27. Pendekatan Biaya Hidup

Kelas 1H: Strategi & Pemeriksaan Spesifik

28. Pemeriksaan Data Konkret
28. Pemeriksaan Data Konkret
29. Mengungkap Kesalahan di SPT Secara Sukarela
29. Mengungkap Kesalahan di SPT Secara Sukarela

Kelas 1i: Kasus Administratif Khusus

30. Pemeriksaan Dalam Rangka Penerbitan NPWP & PKP Secara Jabatan
30. Pemeriksaan Dalam Rangka Penerbitan NPWP & PKP Secara Jabatan
31. Pemeriksaan untuk Menghapus NPWP / Mencabut PKP
31. Pemeriksaan untuk Menghapus NPWP / Mencabut PKP
32. Pemeriksaan Ulang
32. Pemeriksaan Ulang

Kelas 1J: Topik Lanjutan

33. MAP (Mutual Agreement Procedure)
33. MAP (Mutual Agreement Procedure)
34. APA (Advance Pricing Agreement)
34. APA (Advance Pricing Agreement)

Kelas 1K: Pemeriksaan di Era Coretax (Update)

Pemeriksaan Pajak di Era Coretax
Diskusi Pemeriksaan di Era Coretax
Merespon SP2DK di Coretax
Merespon SP2DK di Coretax

Kelas 1L: Penutup & Quiz Akhir

Dasar Hukum Terkait Pemeriksaan Pajak
Quiz AKhir

Kelas 2A: Pengantar Sengketa Pajak

1. Hak & Kewajiban dalam Sengketa Pajak
1a. Hak & Kewajiban dalam Sengketa Pajak
2a. Analisis Risiko & Sanksi Pajak
2a. Analisis Risiko & Sanksi Pajak
3a. Upaya Non-Litigasi
3a. Upaya Non-Litigasi
4a. Opsi Penyelesaian Sengketa Pajak
4a. Opsi Penyelesaian Sengketa Pajak
5a. Wakil dan Kuasa Pajak
5a. Wakil dan Kuasa Pajak
6a. Surat Keterangan Sengketa Pajak (SKSP)
6a. Surat Keterangan Sengketa Pajak (SKSP)

Kelas 2B: Keberatan

1a. Ruang Lingkup Keberatan
1a. Ruang Lingkup Keberatan
2a. Pengajuan Keberatan di Coretax
2a. Pengajuan Keberatan di Coretax
3a. Penyelesaian Keberatan
3a. Penyelesaian Keberatan
4a. Upaya Alternatif atas SKP
4a. Upaya Alternatif atas SKP
5a. Keputusan dan Sanksi
5a. Keputusan dan Sanksi

Kelas 2C: Banding

1a. Ruang Lingkup Banding
1a. Ruang Lingkup Banding
2a. Pengajuan dan Pencabutan Banding
2a. Pengajuan dan Pencabutan Banding
3a. Acara Cepat (Banding)
3a. Acara Cepat (Banding)
4a. Acara Biasa (Banding)
4a. Acara Biasa (Banding)
5a. Penyelesaian & Pelaksanaan Putusan Banding
5a. Penyelesaian & Pelaksanaan Putusan Banding
6a. etaxcourt - Banding
6a. etaxcourt - Banding
7a. Manajemen Risiko Banding
7a. Manajemen Risiko Banding

Kelas 2D: Gugatan

1a. Ruang Lingkup Gugatan
1a. Ruang Lingkup Gugatan
2a. Pengajuan dan Pencabutan Gugatan
2a. Pengajuan dan Pencabutan Gugatan
3a. Acara Cepat (Gugatan)
3a. Acara Cepat (Gugatan)
4a. Acara Biasa (Gugatan)
4a. Acara Biasa (Gugatan)
5a. Alur Penyelesaian Gugatan
5a. Alur Penyelesaian Gugatan

Kelas 2E: Peninjauan Kembali (PK)

1. Konsep Dasar (PK)
1. Konsep Dasar (PK)
2a. Pendaftaran PK
2a. Pendaftaran PK
3a. Administrasi Perkara Pajak (PK)
3a. Administrasi Perkara Pajak (PK)
4a. Putusan dan Eksekusi (PK)
4a. Putusan dan Eksekusi (PK)

Kelas 2F: Penutup

Ringkasan Peraturan Terkait
Format Dokumen Upaya Administratif
Format Dokumen Upaya Litigasi (Banding & Gugatan)
Juknis e-tax-court
Syarat Administratif PK

Disclaimer

Disclaimer

Lihat Detail

Loading...